|
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
-
-
-
-
-
-
-
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Dephub:
Berantas Preman Terorganisir di Jalan Raya
(15/04/2008 - 16:03 WIB)
Jurnalnet.com (Jakarta): Femomena premanisme yang ikut memberatkan sistem logistik nasional, adalah pengutuan preman terorganisir. Saat ini, sedikitnya ada dua, yaitu Gajah Oling di Jawa dan Lescopin di Sumatera. "Mereka itu adalah preman terorganisir yang meminta uang keamanan terhadap truk-truk yang melintas di wilayahnya. Mereka bisa memungut tiap truk yang melintas atau diambil setoran setiap bulan sekali," kata menurut Dirjen Perhubungan Darat Dephub Iskandar Abubakar menjawab pers di Jakarta, Selasa (15/4).
Dari laporan LPEM UI, jelas Iskandar, mereka memungut uang keamanan bervariasi bahkan sampai Rp8 juta. Jumlah tersebut sangat besar, apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya truk angkutan barang yang berioperasi di Indoesia. "Makin banyak kendaraan yang beroperasi, pungli yang dikeluarkan makin besar," tandas pejabat Dephub itu.
Menurut Iskandar, kalau kesalahan itu dilakukan oleh oknum di Jembatan Timbang, pihaknya bisa berkoordinasi dengan Pemprov atau Bawasda masing-masing provinsi. Selain itu juga bisa menurunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengusutnya. "Tapi, jika pungli tersebut dilakukan oleh oknum TNI atau Polri, itu kewenangan pihak lain. Dephub hanya bisa berkirim surat dan meminta pihak lain segera menindaklanjuti temuan tersebut," kilah dia.
Di sisi lain, tukas Iskandar, pengelolaan Jembatan Timbang sesuai UU ada dibawah Dinas Perhubungan (Dishub) masing-masing Provinsi. Oleh karena itu, Pemda yang harus proaktif serta Bawasda bisa melakukan tugasnya secara optimal. "Jika tidak, pungli yang memberatkan perekonomian nasional ini akan terus jalan," aku dia.
Terkait masalah pungli ini, Kabag Hukum Ditlantas Maabes Polri Komber Lukita mengatakan, pihaknya suah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk bertindak tegas memberantas semua bentuk pungli. Termmasuk di dalamnya yang dilakukan oleh oknum pejabat sendiri. "Sudah banyak pejabat Polri sampai tingkat Kapolres yang diberikan sanksi terkait dengan pungli tersebut. Hal itu akan terus dilakukan di masa mendatang," katanya serius.
Baik Lukita atau Iskandar sepakat. memberantas pungli serta membersihkan birokrasi dari oknum-oknum korup, memang sulit. Namun semua itu harus dilakukan dan butuh peran serta masyarakat. "Jika tidak ada kepedulian dari masyarakat, maka akan sangat beban ekonomi nasional. Kita harus saling bahu untuk memberantas pungli tersebut," tegas dia. ***(hel)
|
|
 Print |
 Kirim Teman |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
All content © Copyright 1 Ramadhan 1425H JURNALNET.COM. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak artikel yang termuat pada halaman JURNALNET.COM, tanpa seizin JURNALNET.COM.
Web Development PT. Internusa Sarana Perdana (Group)
|
|
|
|
