HOME     Nasional - Humaniraya - Metro - Ekbis - Mancanegara - Kesehatan - Iptek - Sketsa Muda - Entertainment - Sportif Kosmopolitan - Etalase - Sosok - Keluarga - Fashion - Suplemen - Resensi - Kolom - Ruang Publik Layan Publik - Aneka - Transportasi - Kursus/PLS - Agen - Iklan Baris - Harga-harga - Tentang Kami MESIN PENCARI --==SEMUA==-- BERITA POPULAR ASPIRASI       Pelayaran Dephub Tetap Konsisten Pada Asas Cabotage (27/01/2009 - 21:15 WIB) Jurnalnet.com (Jakarta): Kepala Komunikasi Publik (Puskom) Departemen Perhubungan (Dephub) Bambang E.Ervan menegaskan, Dephub akan tetap berpegang pada prinsip dasar asas cabotage sebagaimana diatur dalam UU. Yang boleh mengakut barang atau penumpang nasional adalah kapal atau pesawat nasional yang dimiliki perusahaan nasional dan diawaki oleh orang-orang dalam negeri. "Asas cabotage itu berlaku dimana-mana dan semua itu menjadi bagian dari upaya untuk membela kepentingan dalam negerinya, termasuk Indonesia," katanya kepada pers usai pertemuan dengan Menteri Perdagangan Mari Elka pangestu di Jakarta, Selasa (27/1). Terkait angkutan laut nasional, kata Bambang, sesuai UU No.17/2008 tentang Pelayaran serta Inpres No.5/2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional, diberlakukan asas cabotage. Barang-barang nasional harus diangkut oleh kapal nasional. Selain itu, kapal tersebut harus diawaki oleh putra-putra Indonesia. "Pada intinya, pemerintah ingin agar perusahaan nansional kuat dan mampu menghandle kargo baik untuk keksor impor atau barang antarpulau," kata Bambang. Terkait kepemilikan salah perusahaan sektor transportasi, menurut Bambang, porsi kepemilikan saham asing maksimal 49 persen. Sedang investor lokal, 51 persen dengan catatan, tidak terpecah-pecah. Dengan kebgitu, investor lokal masih tetap menjadi pemegang saham pengendali. "Sejauh ini, tidak dibolehkan perusahaan lokal tapi pemegang saham mayoritas ada di tangan asing," tukas Bambang lagi. Pemerintah sendiri mentargetkan, pada 2012 semua komoditas dalam negeri harus diangkut dengan kapal berbendera Indonesia atau kapal nasional. Secara bertahap, programnya menuju ke sana. Azas cabotage (komoditas nasional diangkut kapal domestik, red) menjadi keharusan dan tidak boleh mundur. Ini wujud kemandirian bangsa Indonesia. Sesuai Inpres No.5/ 2005 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Nasional dan untuk itu sudah dibuat road map angkutan laut nasional. Road map itu dibuat bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha pelayaran nasional yang diwakili Indonesian National Shipowners` Association (INSA). "Terbukti sejak lahirnya kebijakan tersebut, perlahan tapi pasti kemampuan angkutan laut nasional terus meningkat," kata Dirjen Perhubungan Laut Effendi Batubara, saat itu. Data Dephub menyebutkan, sampai 2006, kontribusi angkutan laut dalam negeri mencapai 61,3 persen dari total muatan 220 juta ton. Jumlah itu naik dibanding tahun 2005 sebesar 55,5 persen. Sedangkan pangsa pasar angkutan luar negeri baru 5,7 persen dari total muatan sebesar 515 juta ton. Untuk angkutan luar negeri, memang sangat berat karena harus bersaing dengan armada asing yang jauh lebih kuat. Mengutip road map angkutan laut nasional, asas cabotage akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan komoditas yang ada. Pada 2008, semua komoditas kelapa sawit, sayuran dan hasil pertanian lainnya harus diangkut dengan kapal nasional.Tahun 2009, angkutan curah cair dan curah kering (bulk cargo), gas bumi harus diangkut dengan kapal nasional. Mulai tahun 2010, angkutan batubara mutlak harus diangkut dengan kapal nasional. Namun begitu, bila bisa dilakukan lebih cepat lebih baik. Masalahnya sekarang, mampukah armada kapal nasional menyediakan kapal-kapal untuk komoditas itu. Kemudian, pada 2011, semua kegiatan lepas pantai (off shore) harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, kata Batubara, pihaknya optimis target tahun 2012 semua komoditas perdagangan dalam negeri diangkut dengan kapal nasional bakal tercapai. Apalagi, pengusaha pelayaran bersama pemerintah sudah menyiapkan road map itu bersama-sama. Tanpa dipaksapun, mereka seharusnya bisa menyesuaikan dengan komitmen yang dibuat bersama pemerintah dulu.***(hel)  Print    Kirim Teman       Berita Lainnya:   UGM: Jangan Sampai Dibebani Biaya Krisis AS 23 Januari 2009, 09:10 WIB   Dephub Tidak Akan Ambil Kewenangan Buat SIM dan STNK 23 Januari 2009, 07:25 WIB   Ekonomi Syariah Indonesia Belum Optimal 22 Januari 2009, 21:24 WIB   Jelang Imleks, Penerbangan Rute Jakarta-Medan Normal 22 Januari 2009, 05:17 WIB   Pelabuhan Pangkal Balam Investasi Rp4,1M 21 Januari 2009, 15:09 WIB Berita Terkait:   Tenggelamnya KM. Teratai Prima akumulasi kesalahan berjamaah 16 Maret 2009, 16:18 WIB   Dephub Lambat Terbitkan PP UU Pelayaran 05 Maret 2009, 14:46 WIB   Pelni Akan Garap Pasar Kargo Domestik 11 Februari 2009, 05:22 WIB   Modifikasi Kapal Menjadi Three in One 10 Februari 2009, 15:43 WIB   Indonesia Ferry Bidik Pendapatan Rp740 Miliar 02 September 2008, 13:26 WIB           Arsip 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2003 2004 2005 2006   All content © Copyright 1 Ramadhan 1425H JURNALNET.COM. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang memperbanyak artikel yang termuat pada halaman JURNALNET.COM, tanpa seizin JURNALNET.COM. Web Development PT. Internusa Sarana Perdana (Group)